Komite II DPD RI Dorong Pemerataan Investasi di Daerah, Bahas Kendala dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Jakarta (BeritaReportase) :

Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM untuk membahas tantangan investasi di daerah. Dalam rapat tersebut, Komite II DPD RI menyoroti ketimpangan investasi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa serta hambatan implementasi sistem perizinan Online Single Submission (OSS).

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, menegaskan bahwa daerah di luar Jawa belum mendapatkan alokasi investasi yang optimal.

“Investasi masih terpusat di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain menghadapi berbagai kendala, mulai dari infrastruktur hingga regulasi,” ujarnya di Gedung DPD RI, Jakarta (25/2).

Ia juga menyoroti belum optimalnya implementasi OSS yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha.

“Faktanya, OSS masih mengalami kendala, terutama di tingkat pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global turut mempengaruhi arus masuk investasi asing (PMA), terutama dari Tiongkok dan Eropa. Badikenita mengungkapkan bahwa beberapa proyek besar terkendala akibat minimnya infrastruktur pendukung.

Darmansyah Husein, anggota DPD RI asal Bangka Belitung, juga mempertanyakan efektivitas OSS yang telah lama diterapkan tetapi masih belum sepenuhnya dipahami oleh daerah.

“Banyak perizinan yang tidak selaras dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), bahkan ada izin yang tiba-tiba keluar dari pusat tanpa koordinasi dengan daerah,” katanya.

Yulianus Henock Sumual, senator asal Kalimantan Timur, menekankan pentingnya investasi yang berkeadilan.

“Setiap negara membutuhkan investasi, tetapi jangan sampai masyarakat daerah dirugikan. Kita harus memastikan investasi yang masuk memberikan keuntungan bagi semua pihak,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp 13.032,8 triliun.

“Terdapat tren kenaikan investasi di luar Jawa, seperti di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dengan total investasi mencapai Rp 895,4 triliun atau 52,2 persen dari total realisasi investasi,” ungkapnya.

Todotua juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan program quick wins pada 2025, termasuk peningkatan integrasi perizinan dasar di lima Kementerian / Lembaga ke dalam OSS serta digitalisasi RDTR di daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan investasi di daerah semakin meningkat dan merata, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

)**Nawasanga