Asta Cita dan Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah: Tamsil Linrung Dorong Inovasi Anggaran

Jakarta (BeritaReportase) :

Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah kini semakin besar dan disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Asta Cita. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa arah baru kebijakan anggaran ini menjadi peluang emas bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurutnya, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, ketahanan pangan, serta penguatan UMKM bukan sekadar jargon, melainkan katalisator nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita memasuki era arsitektur baru dalam kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Asta Cita. TKD (Transfer ke Daerah) tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tegas Tamsil di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8).

Momentum Kemandirian Daerah

Politisi yang dijuluki maestro anggaran ini menilai, pengurangan dana transfer konvensional seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola potensi lokal dan menggali sumber pendapatan baru.

Salah satu instrumen yang ia dorong adalah penerbitan obligasi daerah (municipal bond). Menurut Tamsil, instrumen ini bukan hanya sekadar pembiayaan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan pasar sekaligus mempertegas kemandirian fiskal daerah.

“Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Inovasi Fiskal dan Optimalisasi Potensi

Ia mencontohkan, pemerintah kota bisa memanfaatkan jalur utilitas sebagai potensi komersial. Langkah ini tidak hanya mendukung penataan kota modern, tetapi juga memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh, alternatif pendapatan daerah dapat bersumber dari:

Pengelolaan aset produktif,

Pengembangan kawasan ekonomi,

Energi dan sumber daya alam,

Pemanfaatan infrastruktur publik secara berkelanjutan.

Tamsil mengingatkan, kunci keberhasilan terletak pada keberanian daerah melakukan inovasi fiskal dengan tata kelola yang sehat dan berpihak pada masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah memegang peranan penting dalam merancang program pembangunan. Janji politik, proyeksi pembangunan jangka panjang, serta keberanian menarik investasi lokal maupun asing menjadi fondasi agar otonomi daerah benar-benar memberi dampak.

“Otonomi daerah memberi ruang luas bagi kepala daerah untuk berkreasi. Kini saatnya ruang itu dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” tegas Tamsil.

Sinergi Pusat dan Daerah

Bagi Tamsil, pembangunan harus digerakkan secara bertahap melalui kombinasi kebijakan pusat dan inisiatif lokal. Pengurangan dana transfer konvensional, justru menjadi ujian seberapa tangguh daerah mampu mengoptimalkan potensi fiskalnya.

“Inisiatif daerah harus lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan ketangguhan kemandirian fiskal kita ke depan,” pungkasnya.

Dengan arah baru kebijakan anggaran berbasis Asta Cita, daerah bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menggerakkan pembangunan. Saatnya kepala daerah berinovasi, memperkuat kemandirian fiskal, dan membuktikan bahwa Indonesia mampu tumbuh dari potensi lokalnya sendiri.

)***Yuri