Two-State Solution Adalah Harga Mati

Jakarta ! BeritaReportase.com –

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap keadilan global dan kemerdekaan Palestina. Dalam pertemuan tertutup bersama para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi nasional di Jakarta, Rabu (4/2/2026), Presiden menegaskan bahwa Two-State Solution adalah harga mati dan tidak dapat ditawar dalam sikap politik luar negeri Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Board of Peace (BOP) merupakan satu-satunya inisiatif diplomatik aktif yang tersedia di meja internasional untuk menghentikan peperangan dan pembantaian terhadap rakyat Gaza.

Atas dasar itu, Indonesia bersama tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim memilih terlibat aktif dari dalam, guna memastikan proses berjalan adil dan berpihak pada nilai kemanusiaan.

Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sikap Presiden sangat jelas dan konsisten. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh spekulasi liar yang beredar.

“Kalau kita ikuti penjelasan para mantan Menlu kemarin, sudah cukup jelas bahwa Presiden sangat serius dengan posisi dan sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Saya menghimbau masyarakat untuk tenang dan mengikuti perkembangan BOP,” ujar LaNyalla, Kamis (5/2/2026).

LaNyalla mengakui adanya kekhawatiran sebagian pihak yang menilai BOP berpotensi dikendalikan oleh kepentingan besar, termasuk Amerika Serikat dan Israel.

Namun menurutnya, Presiden Prabowo telah menjelaskan secara gamblang bahwa delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, telah dua kali melakukan pertemuan khusus untuk menyepakati sikap bersama di dalam forum tersebut.

“Tujuannya jelas dan bertahap. Dalam jangka pendek, hentikan pembunuhan rakyat Gaza dan buka akses bantuan kemanusiaan. Itu prioritas utama. Presiden juga bersikap pragmatis. Jika upaya itu gagal, Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya memiliki opsi untuk menarik diri dari BOP,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu.

Dalam penjelasannya kepada para mantan Menteri Luar Negeri, Presiden Prabowo memaparkan tiga poin utama. Pertama, Indonesia dan tujuh negara Muslim lainnya wajib menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BOP agar setiap kebijakan tetap adil dan berpihak pada rakyat Palestina.

Partisipasi Indonesia merupakan hasil konsultasi erat dengan negara-negara sahabat, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania.

Kedua, Presiden menegaskan kembali bahwa dukungan terhadap Two-State Solution tidak pernah bergeser dan menjadi fondasi tetap diplomasi Indonesia.

Seluruh langkah pemerintah, termasuk kontribusi dana dan pemikiran, diarahkan sepenuhnya untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Ketiga, diplomasi Indonesia di BOP dijalankan secara pragmatis dan terukur, dengan tetap menjaga kedaulatan sikap nasional.

Presiden juga menegaskan bahwa meskipun BOP berada di luar struktur PBB, saat ini forum tersebut merupakan satu-satunya kanal aktif yang berpotensi menghentikan kekerasan yang terus berlangsung.

Para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir mengapresiasi keterbukaan Presiden Prabowo dalam membedah risiko, tantangan, hingga potensi “ranjau” diplomatik yang mungkin dihadapi Indonesia.

Diskusi berlangsung dua arah dan dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, Dino Patti Djalal, serta para pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.

Di tengah kompleksitas geopolitik dunia, sikap Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdiri di pinggir sejarah, melainkan hadir, bersuara, dan bertindak. Ketika kemanusiaan dipertaruhkan, Indonesia memilih berada di garis depan—tenang, tegas, dan tak tergoyahkan.

Sebab bagi Indonesia, keadilan bukan sekadar sikap diplomatik, melainkan amanat konstitusi yang wajib diperjuangkan hingga Palestina benar-benar merdeka.

)**Tjoek / Foto Ist.