Dr. Filep Wamafma Apresiasi Percepatan Peningkatan Kualitas 66 RS PHTC Presiden

Jakarta ! BeritaReportase.com –

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, menyampaikan apresiasi tegas atas percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas 66 rumah sakit lengkap di berbagai wilayah Indonesia. Program ini merupakan bagian dari skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Langkah strategis ini menjadi jawaban konkret atas kebutuhan layanan kesehatan yang selama ini timpang, khususnya di kawasan timur Indonesia. Komite III DPD RI menilai pembangunan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat.

Progres Pembangunan RSUD 2025–2026

Berdasarkan target pemerintah, sebanyak 32 RSUD dijadwalkan dibangun pada 2025. Hingga awal Februari 2026, 11 RSUD telah rampung. Sebanyak 16 RSUD ditargetkan selesai dan siap diresmikan pada minggu keempat Februari 2026. Sementara itu, 34 RSUD lainnya ditargetkan tuntas pada 2026.

“Komite III DPD RI mengapresiasi pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di sejumlah daerah sebagai bagian dari Misi Asta Cita Presiden. Totalnya 66 rumah sakit yang tersebar di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sebanyak 24 rumah sakit di antaranya dibangun di Tanah Papua. Ini progres yang sangat positif dan kami mendukung penuh,” ujar Filep dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

Peningkatan RSUD menjadi Tipe C mencakup penguatan sarana dan prasarana, modernisasi alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Setiap rumah sakit diproyeksikan memiliki tujuh dokter spesialis dasar serta tambahan kompetensi layanan jantung dan saraf. Kebijakan ini menempatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada standar yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Percepatan Layanan Penyakit Katastropik

Kementerian Kesehatan RI menargetkan percepatan penguatan RS rujukan untuk empat penyakit katastropik utama (KJSU), yakni kanker, jantung, stroke, dan uro-nefrologi. Setiap kabupaten/kota diarahkan memiliki RSUD dengan kompetensi KJSU Madya.

Komite III DPD RI sebagai mitra kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmen pengawasan dan dukungan kebijakan agar implementasi program berjalan tepat sasaran. Pendekatan ini mengedepankan prinsip pemerataan akses, efisiensi rujukan, serta penurunan beban biaya kesehatan masyarakat.

Fokus Strategis: Tanah Papua

Sebanyak 24 rumah sakit dibangun di wilayah Tanah Papua. Distribusinya mencakup:

Papua Barat Daya: Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat.
Papua Barat: Pegunungan Arfak.
Papua: Keerom, Waropen, Sarmi, Supiori, dan Mamberamo Raya.
Papua Tengah: Puncak, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.
Papua Selatan: Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Papua Pegunungan: Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Yalimo.

Menurut Filep, pembangunan fisik harus berjalan paralel dengan penguatan SDM. Ia menekankan pentingnya afirmasi beasiswa dokter spesialis bagi putra-putri asli Papua agar pelayanan kesehatan di daerah tidak lagi bergantung pada tenaga dari luar.

“Kami sedang mengoptimalkan peluang beasiswa kedokteran spesialis bagi OAP dan anak-anak Nusantara yang lahir dan besar di Papua. Ruang afirmasi seleksi sudah tersedia. Ke depan, mereka harus kembali mengabdi untuk Papua Barat dan Tanah Papua secara umum,” tegasnya.

Dampak Sosial dan Keadilan Layanan

Program ini diharapkan mempercepat pengurangan ketertinggalan Papua dalam sektor kesehatan. Infrastruktur yang memadai, ditopang SDM profesional, akan menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih bermartabat bagi masyarakat.

Komite III DPD RI memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan prinsip transparansi publik. Setiap tahapan pembangunan harus akuntabel, tepat mutu, dan tepat guna. Masyarakat berhak mengetahui progres dan manfaat nyata dari kebijakan strategis ini.

Dengan percepatan pembangunan 66 rumah sakit lengkap dan penguatan SDM lokal, pemerintah sedang membangun fondasi kesehatan nasional yang inklusif. Ketika akses kesehatan hadir hingga pelosok negeri, saat itulah keadilan sosial menemukan maknanya yang paling nyata—bukan sekadar janji, melainkan kerja konkret yang terasa, terlihat, dan mengubah masa depan Indonesia secara mantap dan terenginas.

)**SA/ Tjoek/ Foto Ist.