Dalam Implementasinya Di Lapangan, Program MBG Dinilai Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran

Jakarta ! BeritaReportase.com –

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun, dalam implementasinya di lapangan, program tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto, yang menilai bahwa ide dasar program MBG sangat baik, tetapi perlu perbaikan dalam pelaksanaannya agar benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurut Abraham, banyak negara telah berhasil menerapkan program serupa dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program makan bergizi bagi anak sekolah juga diyakini mampu memperkuat daya pikir, kesehatan, serta kreativitas generasi muda.

“Dari segi ide dan gagasan, program ini sangat bagus. Di banyak negara program seperti ini berhasil. Namun dalam praktiknya di Indonesia, saya melihat program ini belum tepat sasaran,” ujar Abraham di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Program Baik, Namun Perlu Skala Prioritas

Sebagai anggota Komite I DPD RI, Abraham menegaskan bahwa peningkatan gizi merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi cukup akan lebih sehat, cerdas, dan mampu berinovasi di masa depan.

Namun, ia menilai program MBG seharusnya memiliki skala prioritas yang jelas. Menurutnya, wilayah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku seharusnya menjadi fokus utama.

“Daerah yang benar-benar membutuhkan seperti wilayah 3T—Tertinggal, Terdepan, dan Terluar—harus diprioritaskan. Di daerah seperti NTT, program ini sangat relevan dan berdampak langsung bagi anak-anak sekolah,” jelasnya.

Ia bahkan menyinggung kasus tragis seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT, yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Ironisnya, sekolah tersebut belum tersentuh program MBG.

Potensi Besar Anak Daerah 3T

Abraham juga menekankan bahwa anak-anak dari daerah 3T memiliki potensi besar jika mendapatkan dukungan yang tepat. Ia mencontohkan prestasi membanggakan seorang siswa asal NTT, Caesar Hendrik Meo Tnunay, atau yang akrab disapa Nono.

Di usia 7 tahun, Nono berhasil meraih juara dunia dalam International Abacus World Competition 2022, mengalahkan sekitar 7.000 peserta dari berbagai negara.

“Prestasi seperti ini membuktikan bahwa anak-anak dari daerah terpencil memiliki kecerdasan luar biasa. Jika program MBG benar-benar difokuskan ke daerah 3T, saya yakin akan lahir lebih banyak Nono baru dari NTT,” katanya.

Masalah Tata Kelola Program

Selain persoalan sasaran program, Abraham juga menyoroti tata kelola pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal masih sangat minim.

Menurutnya, pengelolaan program justru banyak melibatkan pihak dari luar sekolah, seperti relawan, organisasi tertentu, hingga unsur politik yang tidak selalu memahami kondisi masyarakat setempat.

“Jangan sampai muncul kesan program ini hanya sekadar bagi-bagi anggaran kepada kelompok tertentu. Untuk menghindari kecurigaan, masyarakat lokal harus dilibatkan secara maksimal,” tegasnya.

Tantangan Distribusi di Daerah

Abraham juga mengkritik kebijakan satu dapur yang harus menyiapkan makanan bagi hingga 3.000 siswa. Ia menilai kebijakan tersebut sulit diterapkan, terutama di daerah seperti NTT yang memiliki kondisi geografis menantang.

Jarak antara sekolah bisa mencapai puluhan kilometer dengan akses jalan yang masih terbatas. Kondisi ini membuat proses distribusi makanan menjadi tidak efektif.

“Kalau memasak sejak pukul tiga atau empat pagi, lalu jarak sekolah puluhan kilometer dengan kondisi jalan rusak, makanan bisa tiba siang hari. Itu tentu berisiko basi,” ungkapnya.

Usulan Perbaikan Program

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Abraham mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali manajemen program MBG.

Ia menyarankan agar kapasitas dapur dikurangi, misalnya satu dapur melayani 500 hingga 1.000 siswa saja. Selain itu, kantin sekolah juga dapat difungsikan sebagai dapur agar proses distribusi makanan lebih cepat dan efisien.

Tidak hanya itu, pelaku UMKM lokal juga perlu dilibatkan dalam penyediaan bahan pangan dan pengolahan makanan. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG.

“Libatkan kantin sekolah dan UMKM setempat. Jangan semua dipusatkan dari luar daerah. Dengan begitu program ini bisa berjalan lebih efektif dan transparan,” kata Abraham.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Namun tanpa skala prioritas yang jelas, tata kelola yang transparan, dan pelibatan masyarakat lokal, program tersebut berisiko kehilangan makna dari tujuan utamanya.

Jika pemerintah mampu memperbaiki manajemen, memprioritaskan wilayah 3T, serta memberdayakan masyarakat setempat, maka program ini bukan hanya memberi makan anak-anak sekolah, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi masa depan bangsa.

Sebab dari daerah terpencil sekalipun, lahir anak-anak hebat yang siap mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

Ketika gizi terpenuhi dan kesempatan dibuka seluas-luasnya, masa depan Indonesia tidak lagi sekadar harapan—melainkan sebuah kepastian.

Pembangunan bangsa dimulai dari piring makan anak-anaknya. Ketika kebijakan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan, maka di situlah keadilan sosial benar-benar menemukan maknanya.

)**Tjoek / Foto Ist.