Ade Yuliasih Soroti Overkapasitas Lapas dan Minimnya Petugas Pengamanan

Jakarta ! BeritaReportase.com –

Anggota DPD RI dari Provinsi Banten, Ade Yuliasih, menyoroti persoalan serius overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) serta minimnya jumlah petugas pengamanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I, Senin (30/03/2026).

Ade mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil reses di Banten, terjadi ketimpangan signifikan antara kapasitas lapas dan jumlah penghuni. Ia menyebut, lapas yang seharusnya menampung 400 orang justru dihuni hingga 700 warga binaan, sementara jumlah petugas pengamanan hanya sekitar 10 orang.

“Ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius,” tegas Ade.

Ia juga menjelaskan bahwa meskipun berbagai program pembinaan seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan keagamaan telah berjalan dengan baik di dalam lapas, persoalan besar justru muncul setelah narapidana bebas.

“Banyak mantan warga binaan yang sudah berubah menjadi lebih baik, tetapi ketika kembali ke masyarakat tidak diterima dan tidak memiliki pekerjaan. Hal ini berpotensi menimbulkan kejahatan kembali,” jelasnya.

Ade menekankan pentingnya regulasi yang tegas terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembinaan pasca-bebas.

Ia meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam menciptakan program pemberdayaan bagi mantan narapidana.

“Kita harus mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan daerah agar tidak saling menunggu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia menyoroti ketimpangan antara jumlah warga binaan dan petugas pengawas serta pentingnya regulasi yang jelas.

“WBP banyak, pengawasnya sedikit. Perlu peraturan yang tegas dan pembagian kewenangan yang jelas. Upaya memberdayakan mantan napi sangat penting karena mereka sering tidak diterima di masyarakat,” ujar Mahfud.

Ia juga menambahkan bahwa pembentukan yayasan pemberdayaan dapat menjadi langkah strategis dan bermanfaat bagi negara.

)** HJ/Tjoek / Foto Ist.