Paradoks Hilirisasi Nikel, Produksi Naik, Negara Tak Untung

Beritareportase.com – Indonesia boleh jumawa sebagai raja nikel dunia. Cadangan mencapai 42 persen, produksi menembus 60 persen pasar global. Smelter berdiri di mana-mana, ekspor melonjak belasan kali lipat. Tapi pertanyaannya sederhana: kenapa duitnya tidak ikut melonjak? Ada apa?

Paradoks inilah yang dibongkar oleh Transisi Bersih dalam Media Briefing *“Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi”* di Jakarta, Rabu (14/01/2025). Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menegaskan bahwa hilirisasi nikel Indonesia tidak gagal, tapi salah strategi.
“Produksi kita naik lebih dari 10 kali lipat sejak 2017. Tapi manfaat ekonominya justru turun karena harga nikel jatuh,” kata Abdurrahman Arum.

Artinya, kenaikan ekspor selama ini bukan karena nilai tambah industri, melainkan sekadar banjir volume.

Masalah mulai terasa sejak 2022. Produksi terus digenjot, tapi pendapatan ekspor stagnan. Penyebab utamanya adalah over-investment. Sejak UU Minerba 2009, investasi nikel sebenarnya sudah sangat deras—rata-rata lebih dari US$1 miliar per tahun. Namun ketika investasi kebablasan, pasokan membeludak dan harga ambruk.

Ironisnya, harga nikel Indonesia yang terlalu murah justru ditolak pasar global. Negara tujuan ekspor seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menilai kondisi ini merusak industri domestik mereka. Akibatnya, Indonesia dihantam bea masuk antidumping: China 20,2 persen, Eropa 10–20 persen, dan AS bahkan 50–100 persen.

“Kita sudah subsidi habis-habisan, tapi negara tujuan ekspor malah nggak mau harga murah,” ujar Abdurrahman Arum.

Menurut Abdurrahman Arum,, nilai tambah nikel sejatinya ada di tiga pos: laba bersih, pajak, dan biaya produksi. Masalahnya, laba bersih hampir seluruhnya dinikmati investor asing. Pajak? Justru digratiskan lewat insentif. Yang tersisa hanya biaya produksi, itulah yang seharusnya jadi penggerak ekonomi nasional.

Namun, dalam praktiknya biaya produksi di Indonesia ditekan serendah mungkin. Upah murah, standar lingkungan longgar, dan TKDN minim. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dikecilkan sendiri.

Padahal, biaya produksi nikel Indonesia disebut paling murah di dunia, bahkan 50 persen lebih rendah dari China. “Masih ada ruang besar menaikkan standar tanpa kehilangan daya saing,” tegas Abdurrahman Arum.

Transisi Bersih mengusulkan lima langkah reformasi. *Pertama*, kuota produksi agar harga global naik. *Kedua*, tarif ekspor 10–35 persen supaya negara ikut menikmati hasil. *Ketiga*, hapus insentif fiskal yang selama ini bocor ke asing. *Keempat*, perketat standar ESG agar biaya produksi benar-benar memberi manfaat ekonomi. *Kelima*, kendali pasar ala OPEC.

Dengan posisi dominan, Indonesia dinilai mampu mengatur harga nikel dunia.
“Kalau harga naik dua kali lipat saja, pendapatan negara bisa tembus Rp360 triliun per tahun,” ujar Abdurrahman Arum.

Bahkan empat kali lipat bisa mendekati Rp800 triliun, melampaui penerimaan PPh badan nasional.

Di sisi lain, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengingatkan bahaya lain: cadangan nikel bisa kritis dalam 11–12 tahun jika produksi tak dikendalikan. Smelter di Sulawesi dan Maluku bahkan mulai impor bijih nikel dari Filipina.
Bhima juga menyoroti pasar nikel Indonesia yang kini monopsoni, dengan China sebagai pembeli utama. Meski cadangan besar, Indonesia tetap lemah dalam menentukan harga. Solusinya: perbaiki tata kelola, dorong BUMN jadi champion, dan buka pasar agar tidak bergantung pada satu pembeli.

Kesimpulannya jela, tujuan hilirisasi bukan produksi sebanyak-banyaknya, tapi untung sebesar-besarnya untuk rakyat. Tanpa kebijakan tegas, nikel hanya akan jadi cerita sukses di laporan produksi—bukan di kas negara. (kpn)