LaNyalla Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI di Surabaya, Tegaskan MBG sebagai Strategi Redistribusi Ekonomi Berbasis Pancasila

Surabaya ! BeritaReportase.com –

Anggota MPR RI yang juga Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini menegaskan komitmen kebangsaan sekaligus memperkuat arah kebijakan ekonomi kerakyatan di tingkat daerah.

Dalam forum tersebut, LaNyalla menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi nasional berbasis Pancasila.

Di hadapan pengurus dan anggota Kadin Surabaya, ia mengajak dunia usaha memahami MBG sebagai momentum memperkuat perputaran ekonomi daerah.

LaNyalla mengawali paparannya dengan menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta. Menurutnya, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kecil.

Ekonomi kerakyatan adalah keterlibatan rakyat secara luas dalam seluruh mata rantai perputaran ekonomi nasional.

“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam perspektif Ekonomi Pancasila. Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi kerakyatan. Artinya, terbuka peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.

Ia menegaskan bahwa MBG harus dipahami secara komprehensif. Program tersebut tidak berhenti pada pemberian makanan bergizi bagi siswa sekolah. Program ini menghadirkan ruang usaha baru di setiap daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.

“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebagai program memberi makan siswa. Lihatlah sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.

LaNyalla mengingatkan agar perputaran dana MBG tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menilai Indonesia terlalu lama terjebak dalam pola ekonomi Jakarta-sentris. Uang dari daerah mengalir ke ibu kota tanpa memberikan dampak optimal bagi wilayah asal.

“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta kini harus mengalir ke pasar-pasar daerah, termasuk Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak hanya numpang lewat, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.

Dalam paparannya, LaNyalla menyampaikan tiga poin penting agar MBG menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar.

Pertama, memutus ketergantungan Jakarta-sentris demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai perwujudan Persatuan Indonesia. Dan Ketiga, mengedepankan semangat gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.

Menurutnya, Kadin memiliki peran strategis dalam sektor agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Ia mendorong agar kebutuhan beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG dipasok dari petani dan peternak lokal.

Distribusi, pergudangan, dan sistem monitoring digital juga harus dikelola secara transparan dan profesional oleh pelaku usaha daerah.

“Dengan langkah itu, Kadin Surabaya ikut membangun kemandirian pangan lokal dan memperkuat posisi Surabaya sebagai hub logistik Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan hadir. Uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ucapnya.

Ketua Kadin Surabaya, HM Ali Affandi LNM, menyambut gagasan tersebut dengan menegaskan komitmen transformasi organisasi. Ia menyatakan kepengurusan periode 2024–2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial.

Kadin Surabaya bertekad menjadi organisasi yang strategis, responsif, dan eksekutif.

“Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Kita harus lebih cepat dan tidak birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat. Kita harus responsif,” kata Ali Affandi.

Ia juga melihat MBG sebagai peluang konkret untuk memperkuat ekosistem ekonomi kota. Kadin mendorong konsolidasi lintas sektor, mulai dari logistik, media, event, perdagangan, hingga industri, agar manfaat program benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.

Mas Andi, sapaan akrab HM Ali Affandi, menegaskan bahwa Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama, yaitu sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah.

Dengan enam prioritas strategis, penguatan UMKM, peningkatan kualitas industri, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, serta perluasan ekspor, Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Surabaya ini tidak hanya memperkuat nilai kebangsaan, tetapi juga memperjelas arah implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai strategi redistribusi ekonomi nasional.

Ketika negara hadir melalui APBN dan dunia usaha bergerak bersama rakyat, maka ekonomi Pancasila tidak lagi menjadi wacana, melainkan menjadi gerakan nyata yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program makan siang. MBG adalah momentum membangun keadilan ekonomi dari Surabaya untuk Nusantara, memastikan setiap rupiah negara bekerja, berputar, dan menguatkan rakyat di tanahnya sendiri.

Inilah saatnya ekonomi kerakyatan berdiri tegak, terstruktur, dan berdampak nyata. Membangun Indonesia dari daerah, menguatkan rakyat dengan ekonomi yang berkeadilan.

)**Tjoek / Foto Ist.