Jakarta ! BeritaReportase.com –
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyampaikan hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) yang dihimpun sejak 24 April hingga 13 Mei 2026 dalam Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (22/05/2026). Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian publik dari sejumlah daerah mencuat dalam sidang tersebut, mulai dari pembangunan desa, distribusi energi subsidi, pendidikan, kesehatan wilayah 3T, perlindungan pekerja migran, hingga situasi keamanan dan konflik kemanusiaan di Papua.
Dalam penyampaian aspirasi di Sub Wilayah Barat I yang diwakili Muhammad Nuh dan Almira Nabila Fauzi, masyarakat menyoroti berbagai tantangan pembangunan desa yang dinilai masih menghadapi hambatan serius. Persoalan penguatan kapasitas aparatur desa, kepastian status tenaga non-ASN, distribusi BBM subsidi untuk nelayan, perlindungan pekerja migran, perempuan dan anak, hingga efektivitas penyaluran APBN dan dana transfer daerah menjadi perhatian utama.
DPD RI menilai penguatan tata kelola pemerintahan desa dan percepatan distribusi anggaran daerah menjadi langkah penting agar pembangunan berjalan lebih efektif, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Selain itu, ketimpangan sarana pendidikan dan distribusi tenaga pendidik juga menjadi sorotan yang harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Transparansi penggunaan anggaran negara perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata,” ujar Almira.
Sementara itu, pada penyampaian aspirasi di Sub Wilayah Barat II yang diwakili Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Fahira Idris, masyarakat menekankan urgensi revisi Undang-Undang Pemilu guna memberikan kepastian hukum menjelang Pemilu 2029. Selain itu, pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram, dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional, perlindungan pekerja migran Indonesia, hingga pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap sektor pariwisata daerah turut menjadi perhatian publik.
DPD RI mendorong penguatan regulasi pemilu yang lebih adaptif, peningkatan pengawasan distribusi subsidi energi, serta penguatan perlindungan dan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing secara global.
Di kawasan Sub Wilayah Timur I, aspirasi masyarakat disampaikan oleh Muhammad Hidayattollah dan Andhika Mayrizal Amir. Aspirasi yang berkembang di wilayah tersebut menyoroti disharmonisasi regulasi kawasan hutan yang dinilai menghambat pembangunan desa, keterbatasan kewenangan daerah, rendahnya kesejahteraan guru perbatasan, hingga minimnya layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menanggapi hal itu, DPD RI merekomendasikan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi UU Desa, UU Kehutanan, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, serta UU Kesehatan. Fokus utama diarahkan pada reformulasi tata kelola dana desa, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, peningkatan kesejahteraan guru, perlindungan pendidikan anak, serta pemerataan tenaga kesehatan dan akses BPJS bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan kepulauan.
Sedangkan pada Sub Wilayah Timur II, aspirasi masyarakat disampaikan oleh Hasby Yusuf dan Frits Tobo Wakasu. Masyarakat menyoroti meningkatnya ancaman keamanan sosial seperti eksploitasi anak, penyalahgunaan narkoba, pinjaman online ilegal, hingga kejahatan siber yang dinilai semakin meresahkan.
Selain itu, isu perlindungan perempuan dan anak di wilayah adat dan 3T, penguatan investasi daerah, sektor kelautan dan perikanan, serta sinkronisasi regulasi pendidikan juga menjadi perhatian penting masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Khusus terkait persoalan nasional di Papua, masyarakat menilai situasi keamanan dan konflik kekerasan masih membutuhkan penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sipil.
Karena itu, DPD RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan melalui pendekatan yang humanis, persuasif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga independen, dan masyarakat sipil demi terciptanya perdamaian berkelanjutan di Papua.
“Selesaikan masalah Papua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, jangan ada pembiaran bagi masyarakat Papua,” pungkas Frits.
Sidang Paripurna DPD RI kali ini menjadi gambaran nyata bahwa berbagai persoalan daerah masih membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari seluruh pemangku kebijakan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan sekadar catatan administratif, melainkan suara rakyat yang menginginkan keadilan, pemerataan pembangunan, dan kehadiran negara secara utuh hingga pelosok negeri. Ketika harapan masyarakat dijawab dengan kebijakan yang berpihak dan humanis, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pembangunan nasional akan tumbuh semakin kuat.
“Negara yang kuat bukan hanya hadir di pusat kekuasaan, tetapi mampu mendengar denyut suara rakyat hingga ke wilayah paling jauh di Indonesia.”
)**TheOktav/ Jegegtantri / Foto Ist
+ There are no comments
Add yours