Jakarta ! BeritaReportase.com –
Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma mengajak seluruh masyarakat Papua untuk tetap memusatkan perhatian pada persoalan mendasar yang sedang dihadapi Tanah Papua, terutama dampak deforestasi berskala besar dan berbagai konsekuensi sosial-ekologis akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Filep, polemik terkait perubahan sikap sejumlah tokoh setelah pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah tidak seharusnya menggeser fokus publik dari persoalan yang lebih substansial. Ia menilai isu utama yang perlu mendapat perhatian serius adalah perampasan tanah masyarakat adat, kerusakan lingkungan, pengungsian warga, serta berbagai dampak sosial yang muncul akibat ekspansi proyek-proyek berskala besar di Papua.
“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini, yaitu deforestasi dalam skala besar, perampasan tanah masyarakat, pengungsian puluhan ribu warga, dan berbagai dampak struktural yang akan diwariskan kepada generasi mendatang,” tegas Filep.
Ketua Komite III DPD RI tersebut menilai bahwa di balik narasi optimisme pembangunan dan investasi berskala besar, terdapat persoalan struktural yang masih membayangi Papua. Mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi sistemik, hingga minimnya kontribusi pemanfaatan sumber daya alam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurutnya, masyarakat Papua perlahan kehilangan akses terhadap faktor produksi utama, yakni tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat.
“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi karena nilai tambah ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa bagi masyarakat sering kali hanyalah kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup,” ujarnya.
Filep menegaskan bahwa pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan mempercepat hilangnya ruang hidup masyarakat yang telah turun-temurun menjaga kawasan hutan Papua.
Soroti Pengungsian Warga dan Kerentanan Sosial
Selain persoalan lingkungan, senator kelahiran Biak tersebut juga menyoroti dampak sosial yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut pengungsian warga yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 103.000 jiwa menjadi salah satu persoalan kemanusiaan yang harus segera mendapat perhatian serius.
Menurutnya, meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar ke sejumlah wilayah, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati merupakan bagian dari dampak yang tidak bisa dipisahkan dari proyek-proyek berskala besar yang berlangsung di Papua.
“Yang harus dibicarakan adalah soal 103 ribu lebih warga yang hidup dalam kondisi pengungsian, soal perempuan dan anak yang semakin rentan, soal penguasaan lahan dan sumber daya, soal konsep pangan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat lokal, serta sejarah panjang eksploitasi Papua yang seolah tidak pernah berakhir,” katanya.
Deforestasi Disebut sebagai Utang Lingkungan
Dalam keterangannya, Filep menyebut deforestasi sebagai bentuk “utang lingkungan” yang suatu saat akan dibayar mahal oleh masyarakat Papua di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa dampak kerusakan hutan tidak selalu terlihat secara langsung, namun akan muncul dalam bentuk krisis pangan, meningkatnya risiko banjir dan kekeringan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, hingga stagnasi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Deforestasi adalah utang lingkungan yang akan dibayar rakyat Papua di masa mendatang. Hari ini mungkin perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi nanti kerugiannya akan dibayar oleh anak cucu Papua melalui kesulitan mencari bahan makanan, meningkatnya risiko bencana, hilangnya sumber penghidupan, dan berbagai krisis lainnya,” tegasnya.
Karena itu, Filep mengajak masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, generasi muda, serta masyarakat adat untuk terus mengawal isu-isu substansial yang berkaitan dengan masa depan Papua.
Ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai individu maupun perubahan posisi politik tertentu tidak boleh menutupi persoalan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan Papua.
“Fokus kita harus tetap pada perlindungan masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua. Jangan sampai isu-isu yang bersifat sementara mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi rakyat Papua hari ini,” tutup Filep.
Di tengah derasnya arus investasi dan pembangunan, suara yang menyerukan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi pengingat bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari besarnya proyek yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, kemanusiaan, dan kelestarian alam.
Masa depan Papua akan ditentukan oleh keputusan hari ini, dan sejarah akan mencatat siapa yang memilih menjaga tanah warisan leluhur untuk generasi yang akan datang.
)**KR / Tjoek/ Foto Ist.
+ There are no comments
Add yours