DPD RI Dorong Pemerataan Pembiayaan Infrastruktur oleh PT. SMI

Jakarta (BeritaReportase) :

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Komite IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B Lantai 2, DPD RI. Rapat ini membahas capaian kinerja pembiayaan pembangunan tahun 2024 serta rencana program kerja PT. SMI pada tahun 2025.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, memimpin rapat yang turut dihadiri anggota Komite IV serta Direktur Utama PT. SMI, Reynaldi Hermansyah, bersama jajaran direksi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah tantangan dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur, terutama bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Tantangan dan Solusi Pembiayaan Infrastruktur

Komite IV DPD RI menyoroti minimnya kapasitas teknis dan manajerial di pemerintah daerah dalam menyusun proyek infrastruktur yang layak. Selain itu, alokasi pembiayaan masih lebih banyak terserap di daerah maju, sementara daerah 3T kesulitan mengakses pendanaan.

“Kami mendorong PT. SMI untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke daerah tertinggal dengan memberikan pendampingan bagi pemda dalam menyusun studi kelayakan proyek,” ujar Ahmad Nawardi.

PT. SMI menegaskan komitmennya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Sepanjang tahun 2024, PT. SMI telah merealisasikan pembiayaan infrastruktur dengan nilai total Rp148,89 triliun. Pembiayaan ini mencakup sektor transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan infrastruktur sosial, dengan prioritas pada proyek-proyek yang berdampak ekonomi dan sosial tinggi.

Strategi Pembiayaan Tahun 2025

Dalam diskusi, Komite IV DPD RI mendorong PT. SMI untuk:

Memperluas cakupan pinjaman ke daerah 3T dengan menyediakan dana pendampingan bagi daerah yang kesulitan memenuhi syarat awal pembiayaan.

Meningkatkan kapasitas teknis pemerintah daerah melalui program pelatihan dan pendampingan intensif.

Mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator pembangunan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Mendorong skema pembiayaan kreatif seperti Public-Private Partnership (PPP/KPBU) dan memperluas keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam proyek infrastruktur.

Komite IV DPD RI juga menekankan pentingnya sinergi antara PT. SMI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga penegak hukum guna memastikan efektivitas penggunaan dana.

Komitmen Pemerataan dan Keberlanjutan Infrastruktur

PT. SMI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Dengan strategi tahun 2025, PT. SMI berharap dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi daerah tertinggal, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta memastikan transparansi dalam setiap proyek yang didanai.

Komite IV DPD RI mengapresiasi pencapaian PT. SMI sepanjang tahun 2024 dan memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dengan sinergi antara PT. SMI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat segera terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

)**Nawasanga