Efisiensi Anggaran Negara: Transparansi dan Komunikasi Menjadi Kunci

Jakarta (BeritaReportase) :

Pemerintah tengah melakukan langkah efisiensi anggaran belanja negara untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini penting mengingat kondisi fiskal Indonesia yang masih mengalami defisit serta pola belanja negara yang selama ini dianggap kurang efisien.

Efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan, tetapi juga penyusunan kembali strategi alokasi dana agar lebih efektif. Pemerintah menargetkan agar anggaran yang sebelumnya terserap dalam berbagai kegiatan administratif, seperti bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan konsinyering, dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Transparansi dalam Penggunaan Anggaran

Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi elemen kunci agar kebijakan efisiensi ini mendapat dukungan luas. Selama ini, nomenklatur belanja kementerian dan lembaga hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan berbagai pos pengeluaran yang cenderung stagnan dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Data dari FITRA, lembaga yang fokus mengawasi belanja negara, menunjukkan banyaknya temuan terkait mark-up anggaran dan kegiatan fiktif di sejumlah kementerian. Salah satu contoh nyata adalah belanja penyusunan peraturan perundang-undangan di sebuah kementerian yang mencapai Rp287 miliar, jumlah yang hampir menyamai belanja pembangunan APBD Kabupaten Mukomuko selama satu tahun.

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, sekitar 64% APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat, sementara hanya 36% untuk pemerintah daerah. Padahal, beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 78%, jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintah pusat yang hanya 22%.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga diharapkan lebih transparan dalam menjelaskan bagaimana anggaran mereka dialokasikan serta dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Komunikasi Efektif Menghindari Kesalahpahaman

Selain transparansi, komunikasi yang jelas dan menyeluruh dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Kesalahpahaman dalam informasi dapat memicu resistensi di masyarakat, seperti yang terjadi pada isu pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. Banyak yang salah mengira bahwa efisiensi ini akan berdampak pada layanan pendidikan, padahal yang dikurangi adalah anggaran untuk kegiatan administratif yang tidak secara langsung berhubungan dengan layanan pendidikan di sekolah dan kampus.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan disosialisasikan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan. Informasi yang akurat harus disampaikan melalui kanal komunikasi resmi tanpa perlu melibatkan buzzer atau pihak-pihak yang justru dapat memperkeruh keadaan dengan retorika yang tidak substansial.

Langkah efisiensi ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada utang dalam menutup defisit anggaran. Setiap tahun, pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang dalam jumlah besar, termasuk pada 2025 mendatang. Oleh karena itu, pengurangan belanja yang tidak produktif harus menjadi prioritas dalam penyusunan APBN 2026.

Selain efisiensi belanja, pemerintah juga perlu mempertimbangkan peningkatan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji yang lebih layak dapat mengurangi ketergantungan ASN pada tambahan penghasilan dari perjalanan dinas atau kegiatan administratif yang selama ini menjadi celah pemborosan anggaran.

Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, kebijakan efisiensi anggaran ini dapat diterima masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

)**Oleh AA LaNyalla M.Mattalitti; Anggota MPR/DPDRI/ Ketua DPDRI Ke-5