Donald Trump Ancam Iran Bentuk Politik Luar Negeri Agresif Justru Tutupi Kegagalan Internal Amerika Serikat

Yogyakarta ! BeritaReportase.com –

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran akibat penolakan negosiasi sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang justru menutupi kegagalan internal Amerika Serikat sendiri.

Menurut Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, Trump telah menggeser nilai demokrasi dan hak asasi manusia dari prinsip universal menjadi alat intimidasi geopolitik. Nilai luhur dijadikan slogan kosong. Kekerasan dijadikan metode kebijakan. Di balik retorika keras tersebut, Amerika Serikat, kata Gus Hilmy, sedang berada dalam kondisi rapuh secara struktural dan sosial.

Polarisasi politik yang ekstrem, maraknya kekerasan senjata, krisis narkoba yang tak tertangani, serta kesenjangan ekonomi yang terus melebar menjadi bukti nyata bahwa problem domestik Amerika jauh dari kata selesai.

“Ini bukan kepemimpinan global. Ini pelarian. Trump menutup kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal. Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan. Rencana penyerangan sepihak ke Iran juga semakin memperjelas ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Anggota Komite II DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis, Kamis (29/01/2026).

Gus Hilmy menegaskan, dalam banyak konflik besar dunia, PBB gagal memainkan peran strategis sebagai penjaga perdamaian global. Konflik Gaza, perang Ukraina, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga berbagai intervensi militer sepihak menjadi penanda bahwa lembaga internasional tersebut kian kehilangan relevansi.

“Ketika perang dan penculikan kepala negara terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem alarm global sudah rusak. PBB tidak lagi menjadi penengah. Hanya penonton. Hanya simbol. Dunia membutuhkan arsitektur perdamaian baru yang segar dan tidak dikuasai segelintir negara kuat,” tegas Senator asal D.I. Yogyakarta itu.

Situasi ini, lanjut Gus Hilmy, sangat berbahaya bagi negara berkembang. Dunia bergerak menuju politik blok yang kasar, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal. Negara kecil dan menengah berisiko hanya dijadikan alat legitimasi kepentingan geopolitik negara besar.

Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy melontarkan kritik tajam terhadap inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika Serikat tanpa struktur multilateral yang adil. Ia mengingatkan, keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut berpotensi merusak posisi moral dan historis Indonesia sebagai pembela konsisten perjuangan Palestina.

“Indonesia dikenal konsisten membela Palestina. Tetapi jika masuk dalam geng yang tidak netral, posisi itu bisa runtuh. Perdamaian yang dirancang oleh pihak berpihak tidak akan melahirkan keadilan. Skema yang tidak memberi ruang bagi Palestina menentukan masa depannya sendiri hanya akan memperpanjang konflik,” ujarnya.

Gus Hilmy meminta pemerintah Indonesia bersikap ekstra hati-hati dan mempertanyakan secara kritis keterlibatan Indonesia dalam kelompok inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa mandat jelas dari PBB.

“Indonesia perlu berpikir ulang. Ketika PBB disingkirkan, kita patut curiga. Ada agenda apa sebenarnya. Keadilan Palestina tidak lahir dari belas kasihan negara kuat. Keadilan lahir dari pengakuan setara. Jika itu tidak ada, yang terjadi hanyalah pengelolaan konflik, bukan penyelesaian,” katanya.

Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok dan kepentingan geopolitik negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus dijaga secara konsisten dan bermartabat.

“Presiden dan Menteri Luar Negeri perlu menjelaskan secara terbuka tujuan Indonesia di Gaza. Jangan sampai Indonesia ikut mengail di air keruh dan kehilangan martabat diplomasi. Indonesia tidak boleh menjadi figuran dalam drama geopolitik global,” pungkas Gus Hilmy.

Pada titik ini, pesan Gus Hilmy terang dan tak terbantahkan: ketika dunia dipimpin oleh ancaman dan keberpihakan, Indonesia harus berdiri di sisi keadilan, atau sejarah akan mencatat kita sebagai bangsa yang pernah ragu saat nurani memanggil.

)**Tjoek / Foto Ist.