Berpotensi Langgar Amanat Konstitusi, Wacana Akses Bagi Pesawat Militer Amerika Serikat di Wilayah Indonesia

Jakarta ! BeritaReportase.com —

Suara penolakan terhadap wacana pemberian akses bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia menguat. Anggota Komite II DPD RI, Hilmy Muhammad, menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar amanat konstitusi sekaligus mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Dalam pernyataannya, Selasa (14/4), Gus Hilmy—sapaan akrabnya—menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menilai, membuka ruang bagi kekuatan militer asing, terlebih yang terlibat dalam konflik global, adalah langkah yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

“Indonesia tidak boleh membuka jalur bagi kekuatan militer negara mana pun yang terlibat dalam agresi dan penjajahan. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi menyangkut arah moral dan politik bangsa,” tegasnya.

Kedaulatan dan Arah Politik Luar Negeri

Gus Hilmy menekankan bahwa meskipun Kementerian Pertahanan RI menyebut pembahasan tersebut belum final, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyuarakan penolakan sejak dini. Isu ini dinilai sangat dekat dengan kepentingan publik karena berkaitan langsung dengan kedaulatan wilayah udara Indonesia dan posisi strategis negara dalam percaturan global.

Menurutnya, memberikan akses khusus kepada militer Amerika Serikat berisiko menggerus posisi netral Indonesia dan menempatkan negara dalam pusaran konflik internasional.

“Bebas aktif bukan berarti membuka pintu bagi semua kekuatan militer asing. Bebas aktif adalah sikap tegas untuk menentukan posisi secara mandiri dan aktif membela perdamaian,” ujarnya.

Kritik terhadap Kebijakan Global Amerika Serikat

Gus Hilmy juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ia menilai pendekatan yang digunakan cenderung mengedepankan kekuatan militer dan tekanan politik sebagai instrumen utama diplomasi.

Menurutnya, sikap sepihak yang kerap ditunjukkan Washington, termasuk dukungan terhadap agresi militer di berbagai wilayah, menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk menjaga jarak dan tidak memberikan perlakuan istimewa.

“Ketika kekuatan militer ditempatkan di atas hukum dan keadilan, maka dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia tidak boleh ikut memperkuat kondisi itu,” katanya.

Amanat Sejarah dan Konstitusi

Sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama dan pengurus di Majelis Ulama Indonesia wilayah DIY, Gus Hilmy mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang berpotensi memfasilitasi agresi harus ditolak secara tegas.

Ia menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Amanat tersebut, menurutnya, tidak bisa ditawar dalam bentuk apa pun.

“Jangan sampai kita menjadi bangsa yang lupa sejarahnya sendiri. Memberi fasilitas kepada pihak yang terlibat agresi adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemerdekaan,” tegasnya.

Desakan Transparansi Pemerintah

Lebih jauh, Gus Hilmy meminta pemerintah untuk bersikap terbuka kepada publik terkait isi pembahasan tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada kesepakatan tersembunyi yang berpotensi merugikan kedaulatan negara.

“Kedaulatan wilayah udara Indonesia tidak boleh dinegosiasikan. Pemerintah harus menghentikan pembahasan ini sebelum melangkah terlalu jauh,” pungkasnya.

Dalam pusaran dinamika geopolitik global yang kian kompleks, sikap Indonesia sedang diuji: tetap tegak sebagai penjaga perdamaian atau tergelincir menjadi bagian dari kepentingan kekuatan besar.

Pernyataan Gus Hilmy menjadi pengingat keras bahwa kedaulatan bukan sekadar batas wilayah, melainkan juga sikap moral yang tidak boleh ditukar dengan kompromi apa pun. Ketika sejarah dan konstitusi telah memberi arah, maka pilihan terbaik adalah tetap berdiri tegak—tanpa ragu, tanpa tunduk.

Indonesia bukan sekadar negara di peta dunia—ia adalah suara moral yang lahir dari luka penjajahan, dan karena itu, tak boleh pernah memberi ruang bagi bayang-bayang agresi kembali tumbuh di langitnya sendiri.

)**Mumtaz / Tjoek / Foto Ist.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours