Jakarta ! BeritaReportase.com –
Belantara Foundation secara resmi menyerahkan bantuan alat dan modal usaha bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di lima desa Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penyerahan bantuan yang berlangsung pada 6–7 Juli 2026 ini menyasar Desa Sungai Bela, Desa Concong Dalam, Desa Concong Tengah, Desa Kampung Baru, dan Desa Panglima Raja.
Langkah taktis ini berbasis pada hasil asesmen mendalam terkait potensi ekonomi riil masyarakat setempat. Mengingat kawasan ini didominasi oleh ekosistem mangrove, intervensi bantuan dirancang spesifik agar tepat guna dan langsung berdampak pada produktivitas warga.
Injeksi Modal Berbasis Potensi Lokal
Distribusi bantuan modal dan alat produksi disesuaikan dengan karakteristik komoditas utama masing-masing wilayah:
KUPS Pakan Makmur (Desa Sungai Bela): Pengembangan usaha kerupuk udang.
KUPS Bina Keluarga (Desa Panglima Raja): Optimalisasi produksi kerupuk amplang.
KUPS Kepiting Alam Berkah (Desa Concong Dalam) & KUPS Kepiting Lestari (Desa Concong Tengah): Akselerasi budi daya kepiting (ketam).
KUPS Nipah Pesisir (Desa Kampung Baru): Pengembangan bisnis komoditas pucuk dan lidi nipah.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, menegaskan bahwa program ini merupakan stimulus strategis agar masyarakat mandiri dalam mengelola hutan desa secara berkelanjutan.
“Tujuan utama kami adalah memperkuat mata pencaharian masyarakat sekaligus menekan laju deforestasi dan memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi. Upaya perlindungan biodiversitas ini menjadi fondasi penting dalam mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030 serta Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Dolly.
Tiga Tahun Konsistensi dan Capaian Nyata
Sejak tahun 2023, Belantara Foundation aktif mengawal tata kelola hutan berbasis masyarakat di Indragiri Hilir. Dalam kurun waktu tiga tahun, kolaborasi ini berhasil memfasilitasi penerbitan Surat Keputusan (SK) Hutan Desa untuk enam desa—termasuk Desa Kuala Gaung—dengan total luas kawasan proteksi mencapai 10.087 hektar.
Saat ini, proses pengusulan hutan desa baru untuk area perluasan di Desa Sungai Bela juga sedang berjalan.
Secara struktural, program ini telah membentuk enam kelembagaan pengelola hutan desa yang melibatkan 124 warga, menyusun rencana kerja strategis, serta membina 74 anggota masyarakat yang tergabung dalam enam KUPS.
Data dasar mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan keanekaragaman hayati (biodiversitas) juga telah dirampungkan sebagai pijakan kebijakan lokal.
“Fokus kami saat ini adalah mengintegrasikan program dengan SDGs target ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), target ke-15 (Ekosistem Daratan), dan target ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Kami mengundang sektor swasta, pemerintah, dan media untuk memperluas skala dampak perhutanan sosial ini,” tambah Dolly.
Sinergi Multipihak demi Kelestarian Lingkungan
Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Syamsi Mahdi, mengapresiasi penuh pola kemitraan ini. Menurutnya, pengelolaan hutan yang efektif tidak bisa bertumpu pada pemerintah saja, melainkan wajib melibatkan organisasi sipil, dunia usaha, dan masyarakat desa sebagai aktor utama.
“Ini langkah strategis yang menyelaraskan pelestarian alam dengan pertumbuhan ekonomi desa yang bijaksana,” kata Syamsi.
Senada dengan hal tersebut, para kepala desa di wilayah terdampak menyambut positif intervensi ini:
Kepala Desa Concong Tengah, M. Asikin, S.Sos.: Menilai pendampingan ini meningkatkan kapasitas desa dalam merencanakan pembangunan berwawasan lingkungan.
Kepala Desa Sungai Bela, Erwandi, S.H.: Menekankan pentingnya menjaga fungsi ekologis mangrove agar potensi alam kelak dapat dinikmati dalam jangka panjang.
Kepala Desa Panglima Raja, H. Haliar: Menyampaikan terima kasih atas asistensi terhadap Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan berharap adanya pengembangan lanjutan untuk sektor wisata mangrove.
Optimisme serupa datang dari akar rumput. Ketua KUPS Bina Keluarga, Yusnizar, bersama Ketua KUPS Nipah Pesisir, Zuraida, menyatakan bahwa kehadiran modal dan pendampingan ini membuka ruang baru bagi kelompok perempuan untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui usaha yang ramah lingkungan.
Keberhasilan program perhutanan sosial di Indragiri Hilir ini menegaskan sebuah manifesto baru dalam lanskap konservasi modern: bahwa menjaga kelestarian alam tidak harus dengan mengisolasi manusia di sekitarnya.
Ketika akses ekonomi dibuka secara bijak dan kapasitas masyarakat ditingkatkan, hutan mangrove tidak lagi sekadar menjadi benteng ekologi penahan abrasi, melainkan bertransformasi menjadi episentrum kesejahteraan yang mandiri, lestari, dan berdaulat bagi generasi hari ini hingga masa depan.
)**Yuri Pribadi / Foto Ist.
