Beritareportase.com — Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) DPW Jakarta atau SWI Jaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memantapkan struktur kepengurusan di tingkat wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno yang digelar pada Sabtu (22/8/2026) di Jalan Teluk Betung No. 40, Jakarta Pusat.
Rapat pleno tersebut digelar berdasarkan Surat Mandat Nomor: 0153/SM-DPW/DPP-SET/VIII/2026 tentang Pembentukan Pengurus Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) DPW Jakarta.
Rapat dibuka langsung Ketua DPW SWI Jaya, Syamsul Arifin atau Masdjo. Agenda dilanjutkan dengan pembahasan dan pemantapan kepengurusan DPW SWI DKI Jaya, termasuk sejumlah langkah strategis untuk memperkuat keberadaan organisasi serta mempersiapkan struktur kepengurusan.
Sejumlah jajaran pengurus bersama Dewan Pembina dan Dewan Penasihat SWI Jaya turut hadir. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk membangun organisasi yang solid, efektif, profesional, serta memiliki arah yang jelas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Namun, konsolidasi organisasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif dan struktur kepengurusan. Rapat pleno juga menempatkan integritas, etika jurnalistik, dan independensi sebagai fondasi utama organisasi.
Ditegaskan oleh Dewan Pembina SWI Jaya, M. Guntur Alting, bahwa tantangan wartawan yang berhimpun di SWI Jaya bukan hanya membangun organisasi, tetapi juga menjaga marwah profesi di tengah perubahan lanskap media yang berlangsung cepat.
“Di sinilah letak ujian terberat bagi wartawan yang bernaung di bawah SWI Jaya. Organisasi ini harus berdiri sebagai benteng,” ujar M. Guntur Alting.
Menurut M. Guntur Alting, Kode Etik Jurnalistik harus ditempatkan sebagai pedoman moral dalam menjalankan profesi, bukan sekadar dokumen formal yang dihafalkan untuk kepentingan uji kompetensi wartawan. “Kode etik jurnalistik bukan sekadar hafalan uji kompetensi atau hiasan di dinding kantor redaksi, melainkan sebuah panglima moral,” tegasnya.
M. Guntur Alting menilai, prinsip etika semakin penting di tengah perkembangan media digital yang menempatkan kecepatan, popularitas, dan jumlah klik sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemberitaan.
Dalam kondisi tersebut, wartawan dan organisasi pers dituntut tetap memiliki independensi agar pemberitaan tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan publik.
“SWI Jaya harus konsisten merawat identitasnya: menjadi wadah yang kredibel, independen, dan objektif, yang menolak tunduk pada tirani clickbait,” kata M. Guntur Alting.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa konsolidasi SWI Jaya bukan sekadar upaya menyusun struktur organisasi. Konsolidasi juga diarahkan untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme, keberimbangan, verifikasi, independensi, serta tanggung jawab sosial pers.
Melalui rapat pleno, jajaran SWI Jaya berupaya menyatukan visi dan memperkuat koordinasi internal dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik di era digital.
Organisasi wartawan, dalam konteks tersebut, diharapkan tidak berhenti menjadi wadah administratif bagi para anggotanya. Lebih dari itu, organisasi harus mampu menjadi ruang untuk memperkuat kompetensi, etika, profesionalisme, dan kesadaran wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Dengan struktur organisasi yang semakin solid serta komitmen terhadap etika dan independensi, SWI Jaya diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers.
Sebab, di tengah derasnya arus informasi, wartawan tidak hanya dituntut cepat dalam menyampaikan berita. Wartawan juga dituntut mampu memastikan informasi yang disampaikan tetap berdasarkan fakta, terverifikasi, berimbang, dan bebas dari kepentingan yang dapat mengganggu independensi jurnalistik.
Pada akhirnya, konsolidasi organisasi menjadi bagian dari upaya menjaga marwah profesi. Sebab, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh integritas orang-orang yang menjalankan fungsi jurnalistik di dalamnya.
Bagi SWI Jaya, semangat tersebut menjadi pijakan untuk memastikan bahwa kecepatan informasi tidak mengalahkan kebenaran, sementara kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam menjalankan tugas jurnalistik. (sulis)
