Jakarta ! BeritaReportase.com —
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), GKR Hemas, menegaskan pentingnya pergeseran mendasar dalam strategi komunikasi digital di lingkungan DPD RI.
Ia meminta para tenaga ahli tidak lagi bekerja sebatas mendokumentasikan kegiatan visual, melainkan tampil sebagai garda terdepan yang membaca, memahami, dan mengawal dinamika persoalan daerah secara proaktif.
Pesan krusial tersebut disampaikan GKR Hemas saat membuka Pelatihan Konten Media Digital bertajuk “Ngonten Kreatif & Seni Bercerita Digital Melalui Smartphone” di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pelatihan yang diselenggarakan bagi tenaga ahli Anggota DPD RI yang tergabung dalam FOKUS DPD RI ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta.
“Jangan sampai staf baru mengetahui sebuah isu setelah isu tersebut menjadi viral. Jangan sampai kita baru memahami persoalan setelah masyarakat ramai membicarakannya. Kita harus lebih dahulu membaca, memahami, memantau, dan melaporkan kepada Bapak/Ibu Anggota DPD RI sebagai langkah awal antisipasi,” ujar GKR Hemas tegas di hadapan ratusan peserta.
Kepekaan Substansi dan Kekhasan Representasi Daerah
GKR Hemas Tegaskan Tenaga Ahli DPD RI Harus Jadi Sensor Awal Isu Daerah, Bukan Sekadar Pendokumentasi lembaga representasi daerah, DPD RI memiliki fungsi strategis yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat di 38 provinsi.
Senator asal DI Yogyakarta tersebut menekankan bahwa setiap Anggota DPD RI membawa mandat, aspirasi, dan perjuangan daerah ke tingkat nasional.
Oleh karena itu, narasi komunikasi publik yang dibangun harus berangkat dari akar permasalahan riil yang dihadapi warga.
Kreativitas pembuat konten, menurut GKR Hemas, harus berjalan selaras dengan kepekaan terhadap kebijakan pemerintah dan isu-isu strategis.
Kemampuan teknis sinematografi maupun copywriting tidak akan berdampak maksimal tanpa pemahaman substansi yang kokoh.
“Jangan sampai kita pandai membuat konten tetapi tidak cukup memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kreativitas tidak boleh berjalan sendiri, harus berjalan bersama substansi dan kehati-hatian,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi bahwa pemahaman isu strategis ini wajib menjadi budaya kerja seluruh unsur pendukung Anggota DPD RI, bukan hanya tim media.
Staf pendamping harus mampu menangkap konteks persoalan saat turun ke lapangan, sehingga narasi yang disampaikan kepada publik memiliki bobot perjuangan yang nyata.
Integritas Informasi di Era Kecerdasan Buatan
Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi, GKR Hemas mengingatkan pentingnya verifikasi berjenjang.
Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memang membantu mempercepat pekerjaan, tetapi fungsi analisis dan tanggung jawab moral manusia tetap tidak tergantikan.
Ia menyoroti risiko nyata dari potongan video yang terlepas dari konteks serta judulisasi sensasional yang berpotensi membiaskan persepsi publik.
“Teknologi boleh semakin maju, tetapi tanggung jawab manusia tidak boleh semakin berkurang. Kita tetap harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar, relevan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Penguatan Kapasitas Berkelanjutan
Pelatihan yang berlangsung secara intensif ini membekali para tenaga ahli dengan berbagai materi komprehensif, meliputi copywriting, strategi komunikasi publik, visualisasi data aspirasi, teknik produksi konten, sinematografi smartphone, hingga analisis retensi audiens.
Melalui program ini, DPD RI menargetkan lahirnya ekosistem pendukung yang tanggap, peka isu, dan mampu menerjemahkan kerja-kerja legislasi serta pengawasan daerah menjadi informasi yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi politik DPD RI tidak diukur dari seberapa estetis visual yang ditayangkan di layar ponsel, melainkan dari seberapa tajam narasi tersebut mewakili suara rakyat daerah.
Konten media digital DPD RI harus berhenti menjadi sekadar album foto kegiatan pejabat, dan bertransformasi menjadi pengawal setia perjuangan aspirasi daerah—sebab di balik setiap kebijakan nasional yang adil, ada kepekaan staf pendukung yang bekerja cepat membaca nurani rakyat sebelum badai persoalan itu meledak.
)*** Tjoek / Foto Ist.
