Mengawal Laut Masa Depan: Ketika Ekologi Menjadi Panglima Melalui Pengawasan Integratif Ekonomi Biru

Keberlanjutan ekologi maritim Indonesia kini beroperasi di bawah mandat baru: Menjadikannya sebagai Panglima Tertinggi dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Demikian hal tersebut terungkap pada saat Seminar Kebangsaan Kedaulatan Biru “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Biru Indonesia Berkelanjutan”, yang berlangsung di Perpustakaan Nasional, Jakarta (30/9), yang dihadiri oleh Sahono dari Dirjen KKP dan Sahril dari Dirjen Keimigrasian.

Laut bukan sekadar bentangan perairan luas, melainkan masa depan bangsa yang menentukan kedaulatan pangan, stabilitas ekonomi, dan keseimbangan iklim global, lanjut Sahono.

Mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional tanpa mengorbankan ekosistem menjadi fondasi keberlanjutan Program Kerja Prioritas Nasional 2025–2030 di sektor kelautan dan perikanan.

Implementasi Ekonomi Biru berfokus pada lima kebijakan strategis untuk menjaga kelestarian ekologi laut sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi:

Pertama ; Perluasan Kawasan Konservasi Laut: Menjaga keanekaragaman hayati dan tempat pemijahan alami biota laut.

Kedua ; Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota: Mengatur zona penangkapan untuk membatasi eksploitasi berlebih dan menjaga stok ikan nasional.

Ketiga; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang Ramah Lingkungan: Mendorong komoditas unggulan ekspor tanpa merusak habitat pesisir.

Keempat; Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil: Mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas destruktif.

Kelima ; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan: Mengurangi polusi maritim secara langsung dari sumbernya.

Sumber daya kelautan harus dijaga ketat karena tekanan lingkungan dan maraknya kejahatan lintas negara, tukas Sahono.

Dan saat ini, ancaman Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing berkembang pesat dengan modus yang lebih canggih, terstruktur, dan menggunakan teknologi tinggi—mulai dari pemalsuan dokumen izin, pematikan sistem Automatic Identification System (AIS), hingga transshipment ilegal di laut lepas.

Daerah rawan illegal fishing seperti Laut Natuna Utara, Perairan Arafura, Sulawesi Utara, dan Selat Malaka menjadi fokus pengawasan intensif. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan prinsip pengawasan preventif, responsif, dan represif dengan ruang lingkup mencakup kapal perikanan, kawasan konservasi, hingga rantai distribusi hasil tangkapan.

Menghadapi kompleksitas kejahatan maritim, KKP bersama Dirjen PSDKP membangun pengawasan terintegrasi melalui kolaborasi lintas kementerian. Sahono mengungkapkan bahwa sinergi ini melibatkan jajaran Kementerian Imigrasi dan Ditjen Imigrasi guna memperketat pengawasan keberadaan Tenaga Kerja Ansa (foreign crew) serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang di atas kapal asing.

Strategi pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) mengombinasikan teknologi canggih seperti pemantauan satelit Vessel Monitoring System (VMS), pengawasan udara (air surveillance), dan patroli rutin kapal pengawas di laut.

Terhadap kapal hasil tangkapan illegal fishing, pemerintah memberlakukan kebijakan penanganan tegas berbasis hukum—mulai dari penyitaan, proses hukum terhadap nahkoda dan pemilik kapal, hingga pemanfaatan aset untuk kepentingan negara atau pemusnahan sebagai efek jera, jelas Sahono.

Kerjasama pengawasan PSDKP terus ditingkatkan secara domestik maupun internasional untuk memastikan hukum laut ditegakkan tanpa kompromi.

“Menjaga laut hari ini adalah memastikan keberlangsungan hidup generasi mendatang”, ujarnya.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan: laut tidak pernah menuntut kemewahan, ia hanya meminta penghormatan; dan tatkala ekologi benar-benar kita jadikan panglima di atas setiap jengkal gelombang, maka kedaulatan laut Indonesia bukan sekadar impian di peta, melainkan benteng abadi yang memberi makan bangsa ini hingga akhir zaman.

Sementara itu, ditempat yang sama, Sahril dari Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa memperketat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan Anak Buah Kapal (ABK) asing guna menjaga keamanan perairan maritim serta mendukung terwujudnya Ekonomi Biru Berkelanjutan di Indonesia.

Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Sahril dari Direktur Jenderal Imigrasi, dalam ajang Seminar Kebangsaan Kedaulatan Biru bertema “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Biru Indonesia Berkelanjutan”.

Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 kilometer serta dilintasi 3 jalur utama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Luasnya wilayah maritim ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian.

Dirjen Imigrasi, Sahril, selanjutnya memetakan dinamika mobilitas asing ke dalam tiga titik rawan utama yang membutuhkan pendekatan spesifik, yakni Selat Malaka dan Kepulauan Riau, Laut Natuna Utara, dan Perairan Selatan Jawa.

“Keamanan dan kepatuhan maritim adalah prasyarat absolut bagi terwujudnya Ekonomi Biru Berkelanjutan di tanah air,” tegas Dirjen Imigrasi, Sahril.

Sahril menambahkan bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah perairan nasional. “TPI Laut berfungsi sebagai filter absolut untuk memblokir pergerakan asing yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Ancaman di wilayah perairan saat ini membentang mulai dari pelanggaran dokumen keimigrasian hingga sindikat kejahatan transnasional, seperti penyelundupan manusia via jalur laut yang mengeksploitasi celah geografis Indonesia.

Untuk mengatasi kendala yang ada, Imigrasi menegaskan bahwa penanggung jawab alat angkut kapal asing wajib mematuhi seluruh kewajiban hukum yang mengikat secara mutlak.

Melalui operasi terpadu, Ditjen Imigrasi membuktikan efektivitas intelijen dan sinergi taktis di episentrum kerawanan guna mengatasi tantangan yang selama ini menahan optimalisasi kedaulatan maritim.

Sinergi terintegrasi antarlembaga menjadi kunci utama untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia demi tercapainya pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan yang aman dan berkelanjutan.

)**Djunod /  Foto Ist.