Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A Menilai Perlu Secara Konsisten Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Yogyakarta ! BeritaReportase.com – 

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi tantangan bangsa sekaligus menegakkan kebenaran dan keadilan mendapat respons serius dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., yang menilai pesan tersebut perlu diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Menurut Hilmy Muhammad, yang akrab disapa Gus Hilmy, komitmen menegakkan keadilan tidak hanya menjadi narasi domestik, tetapi harus tercermin dalam setiap langkah diplomasi Indonesia di panggung internasional. Konsistensi antara nilai yang disampaikan di dalam negeri dan sikap politik luar negeri, kata dia, merupakan fondasi penting bagi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia.

“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia di forum internasional juga harus mencerminkan nilai tersebut. Indonesia tidak boleh terlihat berada dalam forum yang diisi oleh negara-negara yang justru melakukan intervensi militer atau penyerangan terhadap negara lain,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Rabu (11/03/2026).

Dalam konteks itu, Gus Hilmy menilai munculnya desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP) perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan diplomasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pijakan Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Ia menjelaskan, prinsip bebas aktif bukan berarti Indonesia menutup diri dari forum internasional. Sebaliknya, prinsip tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia tanpa harus tunduk pada kepentingan kekuatan besar mana pun.

“Bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam berbagai forum internasional selama tetap berlandaskan pada kepentingan nasional dan kontribusi nyata terhadap perdamaian dunia,” jelasnya.

Sebagai contoh, Indonesia selama ini aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pernah menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), serta belakangan turut bergabung dalam kelompok ekonomi BRICS. Keterlibatan tersebut dinilai tidak menjadi persoalan selama mampu memberikan manfaat strategis bagi bangsa.

Namun demikian, Gus Hilmy menegaskan bahwa situasinya akan berbeda apabila suatu forum internasional tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia atau justru menimbulkan beban diplomatik serta persepsi negatif di mata dunia.

“Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan malah menimbulkan persepsi yang merugikan, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” tegasnya.

Selain aspek kepentingan nasional, Gus Hilmy juga menyoroti dimensi etis yang perlu dipertimbangkan. Indonesia, menurutnya, lahir dari sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme dan penindasan. Oleh karena itu, kehadiran Indonesia dalam forum yang mengklaim mengurus perdamaian dunia perlu dikaji apabila di dalamnya terdapat negara-negara yang memiliki rekam jejak intervensi militer atau pendudukan wilayah negara lain.

Ia juga menyinggung eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai memicu ketegangan geopolitik dan menimbulkan korban serta kerusakan luas.

“Jika Indonesia berada dalam forum tersebut tanpa sikap kritis, publik dunia bisa memersepsikan bahwa kita turut memberi legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara,” ujarnya.

Gus Hilmy menilai kritik yang muncul dari berbagai tokoh nasional menunjukkan adanya kegelisahan publik yang perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi terhadap posisi Indonesia di forum internasional seperti BoP penting dilakukan agar arah diplomasi nasional tetap konsisten dengan nilai-nilai kemerdekaan, kedaulatan, dan perdamaian dunia.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa diplomasi internasional tidak hanya menyangkut kebijakan formal, tetapi juga menyangkut persepsi global terhadap sikap dan integritas suatu negara.

“Jangan sampai Indonesia terlihat plin-plan. Kita berbicara tentang independensi dan perdamaian dunia, tetapi langkah diplomasi kita justru dipersepsikan tidak sejalan dengan prinsip tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa persepsi internasional dapat berdampak pada dinamika politik dalam negeri. Jika muncul anggapan bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang kekuatan negara besar, hal tersebut berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap arah kepemimpinan nasional ke depan.

Karena itu, Gus Hilmy menegaskan pentingnya evaluasi sejak dini agar setiap kebijakan diplomasi benar-benar memperkuat posisi Indonesia di panggung global serta tetap berpijak pada kepentingan nasional jangka panjang.

Pada akhirnya, konsistensi antara nilai, sikap, dan tindakan menjadi kunci utama. Ketika Indonesia berbicara tentang keadilan, kebenaran, dan perdamaian dunia, maka seluruh langkah diplomasi harus berdiri tegak pada prinsip tersebut—bukan sekadar retorika, tetapi menjadi arah nyata yang mengukuhkan martabat bangsa di mata dunia.

Kesimpulannya, diplomasi Indonesia harus berjalan dengan kompas moral yang jelas: berpihak pada kemanusiaan, menjunjung kedaulatan negara, dan menjaga independensi bangsa. Ketika prinsip itu dijaga dengan tegas, Indonesia tidak hanya dihormati, tetapi juga dipercaya sebagai suara moral dunia yang berdiri tegak di tengah pusaran geopolitik global.

Indonesia adalah bangsa besar yang lahir dari perjuangan melawan ketidakadilan. Karena itu, by setiap langkah di panggung internasional harus menjadi cerminan keberanian moral bangsa: teguh, konsisten, dan berpihak pada perdamaian serta kedaulatan dunia.

)**Mum / Tjoek / Foto Ist.