Jakarta ! BeritaReportase.com —
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menyasar sebuah rumah belajar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, memicu reaksi keras dari parlemen Kebon Sirih. Tindakan tidak terpuji yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut dinilai telah mencederai rasa keadilan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta.
Dua legislator Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dan Kevin Wu, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku jika terbukti bersalah.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas insiden ini. Menurutnya, rumah belajar merupakan fasilitas sosial yang membantu mencerdaskan anak-anak bangsa, sehingga sangat tidak etis jika menjadi sasaran pungli.
“Dugaan pungutan liar oleh oknum ASN Satpol PP di Jakarta Utara sangat memprihatinkan. Jika terbukti, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” ujar Mujiyono saat dihubungi wartawan, Senin (12/7/2026).
Politisi ini meminta agar proses investigasi terhadap oknum yang bersangkutan berjalan cepat dan terbuka guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan, sanksi yang dijatuhkan harus memberikan efek jera yang nyata, bukan sekadar teguran administratif biasa.
“Saya meminta proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan. Jika terbukti melakukan pungutan liar, oknum tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin yang berat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan berhenti pada teguran atau pembinaan,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif ke depan. Mujiyono menyarankan Satpol PP DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan internal melalui inspeksi mendadak (sidak) rutin dan melakukan rotasi personel pada titik-titik yang dinilai rawan pungli.
Kevin Wu: Coreng Citra Institusi, Proses Hukum Jika Ada Unsur Pidana
Senada dengan Mujiyono, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, sangat menyayangkan moralitas oknum petugas yang tega memanfaatkan institusinya untuk memeras lembaga pendidikan non-formal.
“Tindakan seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Apalagi yang menjadi korban adalah tempat yang memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak,” ungkap Kevin secara terpisah.
Kevin mendukung penuh langkah tegas Pemprov DKI dalam menindak oknum tersebut. Ia mengingatkan agar penyelesaian kasus ini tidak terkesan tebang pilih atau dilindungi secara internal.
“Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pungli, maka selain sanksi disiplin kepegawaian, jika terdapat unsur pidana juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan bahwa pelanggaran seperti ini bisa ditoleransi,” lanjut legislator dari Fraksi PSI ini.
Meskipun mendesak tindakan tegas, Kevin mengimbau masyarakat untuk tetap objektif. Ia mengingatkan bahwa ulah segelintir oknum tidak mencerminkan kinerja keseluruhan anggota Satpol PP DKI Jakarta yang selama ini berdedikasi menjaga ketertiban kota.
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total demi terciptanya pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas pungli di Jakarta.
Komitmen Pengawasan Bersih dan Profesional
Komisi A DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal penataan tata kelola aparatur sipil di Jakarta. Reformasi birokrasi yang bersih dari praktik koruptif dinilai menjadi kunci utama dalam memulihkan serta merawat kepercayaan warga ibu kota terhadap kinerja pelayan publik.
Amanah jabatan sejatinya adalah instrumen pengabdian untuk meringankan beban masyarakat, bukan celah sempit untuk meraup keuntungan pribadi secara ilegal.
Ketika tempat belajar anak-anak yang sarat akan nilai sosial justru diperas oleh oknum penegak perda, di situlah integritas pelayanan publik sedang dipertaruhkan. Pemprov DKI Jakarta kini diuji: berani bertindak tegas tanpa kompromi, atau membiarkan noda setitik ini merusak seluruh kepercayaan warga yang telah dibangun dengan susah payah.
Ketegasan hari ini adalah penentu kualitas birokrasi Jakarta esok hari.
)**Yuri AP/ Djunod / foto ist
