Respons Tegas Anggota DPD RI DIY Soal Kasus Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, Dorong Evaluasi Nasional

Yogyakarta ! BeritaReportase.com –

Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, menuai respons keras dari Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), R.A. Yashinta Sekarwangi Mega. Politisi muda yang juga menjabat sebagai Presidium Kaukus Parlemen Perempuan Republik Indonesia (KPP-RI) itu menegaskan pentingnya tindakan hukum tegas dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengasuhan anak di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Yogyakarta, Yashinta menyampaikan kemarahan sekaligus keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai, tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang aman yang menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan.

“Saya sangat marah dan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap anak. Apalagi ini terjadi di tempat penitipan anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pendidikan. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini,” tegas Yashinta.

Dukungan Evaluasi Total oleh Pemerintah Kota

Yashinta juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat yang diambil oleh Wali Kota Hasto Wardoyo bersama Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh daycare di wilayah tersebut.

Menurutnya, langkah sweeping dan audit menyeluruh adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan anak. Ia bahkan mendorong sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serupa.

“Jika ditemukan kasus serupa, lebih baik langsung dicabut izinnya dan diberikan sanksi tegas. Ini soal keselamatan anak-anak kita,” ujarnya.

Dorong Pengawasan Nasional dan Peran Publik

Tak berhenti di tingkat daerah, Yashinta berkomitmen membawa isu ini ke level nasional melalui Kaukus Parlemen Perempuan RI. Ia akan mendorong kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guna memperketat regulasi serta pengawasan terhadap tempat penitipan anak di seluruh Indonesia.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan standar nasional yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang transparan.

“Saya akan mengajak KPP RI dan Kementerian terkait untuk memperketat pengawasan daycare secara nasional. Masyarakat juga harus berani bersuara jika menemukan kejanggalan. Saya terbuka menerima aduan kapan saja,” jelasnya.

Kasus Bergulir, Publik Diminta Tetap Mengawal

Hingga kini, kasus kekerasan di Daycare Little Aresha masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum. Tercatat, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Angka ini menunjukkan kompleksitas kasus sekaligus urgensi pembenahan sistem pengasuhan anak di Indonesia.

Pengawasan publik, transparansi proses hukum, serta konsistensi pemerintah dalam melakukan evaluasi dinilai menjadi kunci agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa perlindungan anak tidak boleh ditawar. Ketegasan hukum, keseriusan pemerintah, dan keberanian masyarakat adalah fondasi utama untuk menciptakan ruang aman bagi generasi penerus bangsa. Jika semua elemen bergerak bersama, maka keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga menjadi benteng nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Perlindungan anak bukan sekadar kebijakan, tetapi komitmen moral yang harus dijaga bersama—karena masa depan bangsa dimulai dari rasa aman yang kita berikan hari ini.

)**Tjoek / Foto Ist