252 Siswa Diduga Keracunan MBG, DPR Soroti Higienitas

Beritareportase.com – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 252 siswa di wilayah Pulogebang, Jakarta Timur, usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kuliner di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi faktor yang harus segera dievaluasi.

Irma Suryani Chaniago mengaku geram atas insiden yang diduga berasal dari menu pangsit isi tahu dengan rasa masam tersebut. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif tanpa melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan.

“BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja. Makanya saya minta tiga SDM dari BGN yang ada di SPPG harus dievaluasi,” tegas Irma Suryani Chaniago, Minggu (10/5/2026).

Dari sudut pandang kesehatan publik, kasus ini dinilai menjadi alarm serius terhadap standar keamanan pangan dalam program MBG yang menyasar pelajar. Irma mempertanyakan keberadaan ahli gizi di setiap SPPG, termasuk proses pengolahan bahan makanan yang digunakan dalam menu harian siswa.

Irma Suryani Chaniago menyoroti secara khusus menu pangsit tahu yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa mengalami gejala keracunan. Menurutnya, investigasi menyeluruh harus dilakukan, mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan.

“Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” ujar Irma Suryani Chaniago.

Dalam konteks kuliner layanan publik, Irma Suryani Chaniago menilai standar higienitas dan keamanan makanan tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar kuantitas distribusi. Ia bahkan menyinggung dugaan praktik jual-beli sertifikat laik higienis yang seharusnya menjadi jaminan keamanan makanan bagi masyarakat.

Irma Suryani Chaniago mengingatkan pentingnya kerja sama antara BGN dan BPOM agar pengawasan pangan aman benar-benar berjalan efektif. Menurutnya, sertifikasi tidak cukup hanya berbasis dokumen tanpa inspeksi langsung ke lokasi produksi makanan.

“Di awal saya sudah bicara ke BGN, kerja sama dengan BPOM sangat penting terkait pangan aman. Infonya sudah MoU tapi ternyata sampai saat ini masih belum terealisasi juga,” tutur Irma Suryani Chaniago.

Politikus NasDem itu juga meminta SPPG Pulogebang segera disuspend sementara waktu untuk evaluasi menyeluruh. Ia menyebut sejumlah SPPG di daerah lain justru mulai menunjukkan perbaikan setelah adanya tindakan tegas terhadap dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pihaknya bersama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG Pulogebang.

Menurut Ani Ruspitawati, pengawasan dilakukan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan bagi penjamah makanan, serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kasus ini kembali membuka perdebatan mengenai pentingnya kualitas kuliner sehat dalam program pangan massal pemerintah. Di tengah upaya meningkatkan gizi anak sekolah, aspek keamanan pangan dan profesionalitas pengelolaan dapur dinilai menjadi elemen utama yang tidak boleh diabaikan. (sulis)