Forum Ranting NU Jakarta Pusat Desak Konfercab Sesuai AD/ART

Beritareportase.com – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta Pusat, Forum Ranting NU Jakarta Pusat Masa Khidmat 2020–2025 menyampaikan sikap resmi yang menekankan pentingnya penyelenggaraan konferensi secara konstitusional, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor PCNU Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). Forum Ranting menegaskan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan momentum penting yang akan menentukan arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Melalui pernyataan yang dibacakan Ustaz Widiyanto, Forum Ranting menilai seluruh tahapan Konfercab harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Menurut mereka, kepatuhan terhadap konstitusi organisasi merupakan syarat utama agar hasil Konfercab memiliki legitimasi yang kuat di mata seluruh warga Nahdliyin.

Dalam sikap resminya, Forum Ranting secara tegas menolak segala bentuk perpanjangan masa khidmat kepengurusan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU yang telah berakhir apabila kemudian tetap dijadikan peserta maupun pemilik hak suara dalam Konfercab.

Mereka berpendapat bahwa pemberian hak organisatoris kepada kepengurusan yang masa baktinya telah habis berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi terhadap hasil pemilihan kepengurusan cabang.

“Organisasi yang besar tidak dapat dibangun di atas kebijakan yang lemah landasan hukumnya,” demikian salah satu poin penting dalam pernyataan Forum Ranting.

Selain itu, Forum Ranting juga menolak penggunaan alasan diskresi sebagai dasar memperpanjang masa berlaku kepengurusan MWC yang telah berakhir. Mereka menegaskan bahwa hingga kini tidak terdapat ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memberikan kewenangan kepada pengurus definitif, termasuk caretaker, untuk memperpanjang masa khidmat kepengurusan yang telah selesai.

Menurut Forum Ranting, penggunaan diskresi tanpa landasan normatif yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan hukum organisasi serta menciptakan preseden yang kurang baik bagi tata kelola Nahdlatul Ulama di masa mendatang.

Tidak hanya itu, Forum Ranting juga mendesak agar Musyawarah Ranting (Musran) dan Konferensi MWC terlebih dahulu diselenggarakan pada kepengurusan yang masa khidmatnya telah berakhir sebelum pelaksanaan Konfercab.

Bagi Forum Ranting, tahapan tersebut bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dari proses kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, dan penghormatan terhadap kedaulatan organisasi yang dimulai dari tingkat ranting sebagai fondasi utama jam’iyah.

Mereka mengingatkan bahwa mengabaikan tahapan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan peserta, hak suara, hingga legitimasi hasil Konfercab.

Forum Ranting juga menegaskan bahwa perjalanan Nahdlatul Ulama selama lebih dari satu abad mampu bertahan karena konsisten menjunjung aturan organisasi, mengedepankan budaya musyawarah, serta meneladani nilai-nilai amanah yang diwariskan para ulama.

“Mari menjaga marwah organisasi dengan menegakkan konstitusi jam’iyah. Kepemimpinan yang kuat hanya dapat lahir dari proses yang sah, jujur, dan bermartabat,” tegas Forum Ranting.

Sebagai penutup, Forum Ranting NU Jakarta Pusat menyatakan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan organisatoris dalam menjaga kehormatan jam’iyah serta memastikan Konfercab NU Jakarta Pusat melahirkan kepemimpinan yang sah, kredibel, demokratis, dan memperoleh legitimasi dari seluruh elemen Nahdlatul Ulama.

Forum Ranting pun menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak semata ditentukan oleh figur yang memimpin, melainkan oleh komitmen seluruh elemen untuk menghormati konstitusi organisasi sebagai fondasi utama kehidupan berjam’iyah.

“Organisasi yang besar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi oleh kesediaan semua pihak untuk tunduk kepada aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi itu sendiri”. (donsul)